SAROLANGUN– Tampaknya tahun ini, Pemkab Sarolangun melalui Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah (DPPKD) Kabupaten Sarolangun berhasil membuktikan kesungguhan dalam mengupayakan pencapaian target pajak bumi dan bangunan (PBB) di sektor pedesaan dan perkotaan. Betapa tidak, hingga batas tempo yang ditetapkan kepada masyarakat wajib pajak untuk membayar PBB hingga 30 September, ternyata perolehan PBB tahun ini sudah terealisasi 100 persen dari target yang ditentukan sebesar Rp.995.240.000. Hal itu berarti semua wajip pajak yang tercatat di Kabupaten Sarolangun telah melunasi PBB.
Hal ini diungkapkan Kepala DPPKD Sarolangun Sudirman didampingi Kabid Pendapatan Hatib Agus kepada koran ini. Dikatakan Sudirman, bahwa keberhasilan pencapaian target PBB tersebut berkat kerja keras dan dukungan berbagai pihak terkait. Kemudian hal itu juga ditunjang adanya kesadaran masyarakat yang tinggi dalam ikut serta membayar PBB demi membangun Kabupaten Sarolangun menuju ekonomi maju, aman, adil, dan sejahtera (Emas).
“Ya, tahun ini PBB sektor pedesaan dan perkotaan di Sarolangun lunas 100 persen,” ujarnya. Lebih lanjut Sudirman mengatakan, dengan tercapainya target PBB 2009, maka berdasarkan ketentuan Pemkab Sarolangun berhak mendapatkan insentif dari pemerintah pusat sekitar Rp 2 miliar hingga Rp 3 miliar. “Namun insentif itu kemungkinan dapat diterima tahun depan,” sebutnya.
Kemudian dikatakannya, insentif yang bakal diberikan pemerintah pusat itu nantinya dapat dimanfaatkan Pemkab Sarolangun sebagai pendapatan asli daerah (PAD). “Muaranya nanti untuk menambah anggaran dalam membiayai pembangunan daerah,” tandasnya. (si)
“Ya, tahun ini PBB sektor pedesaan dan perkotaan di Sarolangun lunas 100 persen,” ujarnya. Lebih lanjut Sudirman mengatakan, dengan tercapainya target PBB 2009, maka berdasarkan ketentuan Pemkab Sarolangun berhak mendapatkan insentif dari pemerintah pusat sekitar Rp 2 miliar hingga Rp 3 miliar. “Namun insentif itu kemungkinan dapat diterima tahun depan,” sebutnya.
Kemudian dikatakannya, insentif yang bakal diberikan pemerintah pusat itu nantinya dapat dimanfaatkan Pemkab Sarolangun sebagai pendapatan asli daerah (PAD). “Muaranya nanti untuk menambah anggaran dalam membiayai pembangunan daerah,” tandasnya. (si)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar