PBB Sarolangun Terealisasi 100 Persen

SAROLANGUN– Tampaknya tahun ini, Pemkab Sarolangun melalui Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah (DPPKD) Kabupaten Sarolangun berhasil membuktikan kesungguhan dalam mengupayakan pencapaian target pajak bumi dan bangunan (PBB) di sektor pedesaan dan perkotaan. Betapa tidak, hingga batas tempo yang ditetapkan kepada masyarakat wajib pajak untuk membayar PBB hingga 30 September, ternyata perolehan PBB tahun ini sudah terealisasi 100 persen dari target yang ditentukan sebesar Rp.995.240.000. Hal itu berarti semua wajip pajak yang tercatat di Kabupaten Sarolangun telah melunasi PBB.

Hal ini diungkapkan Kepala DPPKD Sarolangun Sudirman didampingi Kabid Pendapatan Hatib Agus kepada koran ini. Dikatakan Sudirman, bahwa keberhasilan pencapaian target PBB tersebut berkat kerja keras dan dukungan berbagai pihak terkait. Kemudian hal itu juga ditunjang adanya kesadaran masyarakat yang tinggi dalam ikut serta membayar PBB demi membangun Kabupaten Sarolangun menuju ekonomi maju, aman, adil, dan sejahtera (Emas).

“Ya, tahun ini PBB sektor pedesaan dan perkotaan di Sarolangun lunas 100 persen,” ujarnya. Lebih lanjut Sudirman mengatakan, dengan tercapainya target PBB 2009, maka berdasarkan ketentuan Pemkab Sarolangun berhak mendapatkan insentif dari pemerintah pusat sekitar Rp 2 miliar hingga Rp 3 miliar. “Namun insentif itu kemungkinan dapat diterima tahun depan,” sebutnya.

Kemudian dikatakannya, insentif yang bakal diberikan pemerintah pusat itu nantinya dapat dimanfaatkan Pemkab Sarolangun sebagai pendapatan asli daerah (PAD). “Muaranya nanti untuk menambah anggaran dalam membiayai pembangunan daerah,” tandasnya. (si)

Warga Jangan Mudah Jual Lahan

SAROLANGUN- Kebiasaan masyarakat menjual lahan perkebunan kembali menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten Sarolangun. Wakil Bupati Sarolangun Cek Endra dengan tegas menghimbau masyarakat tidak lagi menjual lahan. “Jangan ada lagi di antara kita yang menjual lahan,” ujarnya.

Dikatakan Endra, lahan perkebunan yang dimiliki oleh masyarakat merupakan modal utama bagi peningkatan ekonomi masyarakat. “Yakin, jika anda jual 1 hektar anda tidak akan mendapat lahan 1 hektar di masa yang akan dating,” ujarnya. Sehingga kebiasaan menjual lahan bagi masyarakat sangat membahayakan perekonomian mereka sendiri. “Saya tidak ingin kita menjadi buruh di di daerah kita sendiri,” ujar Wabup.

Menurut Endra, jika persoalan masyarakat adalah modal, maka banyak hal yang bisa dilakukan oleh masyarakat untuk mendapatkan modal. “Mari kita manfaatkan fasilitas perbankan yang ada. Gunakan sertifikat lahan itu untuk meminjam modal,” ujar pengusaha sukses ini. Kemudian program bantuan pemerintah juga cukup banyak, namun sebagian juga memerlukan agunan sehingga masyarakat harus mempunyai jaminan lahan.

Kemudian kepada para kades, dia meminta agar bisa membaca kebutuhan lokal masyarakat, membantu memfasilitasi masyarakat dengan pemerintah untuk bisa mendapatkan modal usaha. “Kades harus jeli membaca peluang kebutuhan lokal masyarakatnya, sehingga bisa mengarahkan sektor perekominan masyarakat ke sana,” katanya. (si)