Perampok Satroni Koperasi Panjalu

SAROLANGUN- Koperasi warga Panjalu yang bergerak di bidang simpan pinjam di Desa Siliwangi , Dusun 4, Kecamata Singkut, Kamis (18/11) pukul 01.00 WIB dini hari disatroni kawanan perampok bersenjata api. Para pelaku yang mengenakan penutup kepala itu menggasak uang tunai Rp 70 juta milik koperasi. Sementara, pelaku juga menganiaya Ajang Juhana (50) dan putranya Tedi. Selain uang tunai, para perampok juga membawa kabur empat HP jenis Nokia N 70, Nikia 1200, Nokia 6300, dan Nokia 3500.

Kawanan perampok masuk ke rumah korban dengan cara mencongkel pintu jendela, kemudian masuk dan memukul korban. Ajang Juhana dan Tedi juga mengalami pukulan di bagian kepala dan leher menggunakan gagang senjata.

Setelah berhasil melumpuhkan korban, para kawananan perampok yang diperkirakan berjumlah lima itu langsung menguras harta korban.

Kapolres Sarolangun AKBP Mintarjo melalui Kasat Reskrim AKP Sunhot P Silalahi kepada wartawan membenarkan kejadian perampokan di Desa Siliwangi, Kecamatan Singkut tersebut.

“Saat ini kita masih mempelajari dan akan melakukan pengejaran terhadap para pelaku perampokan,” ungkapnya.

Lebih lanjut dikatakannya, bahwa korban Ajang Juhana melaporkan kejadian tersebut pada Kamis (19/11) sekitar pukul 09.00 WIB. Mendapat laporan itu, pihaknya langsung menurunkan tim buser untuk mengejar para kawanan perampok.

Sesuai laporan dari korban, para tersangka belum bisa diketahui ciri-cirinya karena menggunakan sebo. Para pelaku masuk ke rumah korban dengan mencongkel pintu jendela dengan menggunakan linggis. (si)

Jembatan Pangkal Bulian Dibangun

SAROLANGUN- Keterisolasian Desa Pangkal Bulian, Kecamatan Pauh tidak lama lagi bakal berakhir. Pasalnya, saat ini sedang dibangun jembatan yang bisa menghubungkan Desa Pangkal Bulian dengan Desa Tanjung, Kecamatan Bathin VIII. Jembatan tersebut dibangun menggunakan dana APBD Provinsi Jambi senilai Rp 4 miliar.

Kades Pangkal Bulian, Abdul Gani, kepada koran ini mengungkapkan, jika pembangunan jembatan tersebut sudah selesai, maka akan memperpendek waktu jarak tempuh ke Sarolangun yang hanya satu jam. Selama ini, terang Kades, yang baru dilantik itu, untuk sampai ke Kota Sarolangun warga harus melewati Desa Pauh, ibukota Kecamatan Pauh dengan waktu tempuh lebih dari dua jam.

Namun, dengan dibangunnya jembatan, warga yang ingin ke Sarolangun bisa melalui Desa Tanjung kemudian melewati jalan Lintas Sumatera. Saat ini pekerjaan jembatan memasuki tahap awal, yakni pembuatan landasan jembatan. Kemudian proyek ini akan dilanjutkan pada anggaran 2010.

"Kelanjutan pembuatan jembatan pada anggaran 2010 nanti," terang Abdul. Disamping itu, dikatakan, jika jembatan tersebut selesai bisa dimanfaatkan bagi beberapa desa, seperti Desa Kasang Melintang, Pangkal Bulian, maupun beberapa desa lainnya yang ada di Kecamatan Air Hitam. (si)

PBB Sarolangun Terealisasi 100 Persen

SAROLANGUN– Tampaknya tahun ini, Pemkab Sarolangun melalui Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah (DPPKD) Kabupaten Sarolangun berhasil membuktikan kesungguhan dalam mengupayakan pencapaian target pajak bumi dan bangunan (PBB) di sektor pedesaan dan perkotaan. Betapa tidak, hingga batas tempo yang ditetapkan kepada masyarakat wajib pajak untuk membayar PBB hingga 30 September, ternyata perolehan PBB tahun ini sudah terealisasi 100 persen dari target yang ditentukan sebesar Rp.995.240.000. Hal itu berarti semua wajip pajak yang tercatat di Kabupaten Sarolangun telah melunasi PBB.

Hal ini diungkapkan Kepala DPPKD Sarolangun Sudirman didampingi Kabid Pendapatan Hatib Agus kepada koran ini. Dikatakan Sudirman, bahwa keberhasilan pencapaian target PBB tersebut berkat kerja keras dan dukungan berbagai pihak terkait. Kemudian hal itu juga ditunjang adanya kesadaran masyarakat yang tinggi dalam ikut serta membayar PBB demi membangun Kabupaten Sarolangun menuju ekonomi maju, aman, adil, dan sejahtera (Emas).

“Ya, tahun ini PBB sektor pedesaan dan perkotaan di Sarolangun lunas 100 persen,” ujarnya. Lebih lanjut Sudirman mengatakan, dengan tercapainya target PBB 2009, maka berdasarkan ketentuan Pemkab Sarolangun berhak mendapatkan insentif dari pemerintah pusat sekitar Rp 2 miliar hingga Rp 3 miliar. “Namun insentif itu kemungkinan dapat diterima tahun depan,” sebutnya.

Kemudian dikatakannya, insentif yang bakal diberikan pemerintah pusat itu nantinya dapat dimanfaatkan Pemkab Sarolangun sebagai pendapatan asli daerah (PAD). “Muaranya nanti untuk menambah anggaran dalam membiayai pembangunan daerah,” tandasnya. (si)

Warga Jangan Mudah Jual Lahan

SAROLANGUN- Kebiasaan masyarakat menjual lahan perkebunan kembali menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten Sarolangun. Wakil Bupati Sarolangun Cek Endra dengan tegas menghimbau masyarakat tidak lagi menjual lahan. “Jangan ada lagi di antara kita yang menjual lahan,” ujarnya.

Dikatakan Endra, lahan perkebunan yang dimiliki oleh masyarakat merupakan modal utama bagi peningkatan ekonomi masyarakat. “Yakin, jika anda jual 1 hektar anda tidak akan mendapat lahan 1 hektar di masa yang akan dating,” ujarnya. Sehingga kebiasaan menjual lahan bagi masyarakat sangat membahayakan perekonomian mereka sendiri. “Saya tidak ingin kita menjadi buruh di di daerah kita sendiri,” ujar Wabup.

Menurut Endra, jika persoalan masyarakat adalah modal, maka banyak hal yang bisa dilakukan oleh masyarakat untuk mendapatkan modal. “Mari kita manfaatkan fasilitas perbankan yang ada. Gunakan sertifikat lahan itu untuk meminjam modal,” ujar pengusaha sukses ini. Kemudian program bantuan pemerintah juga cukup banyak, namun sebagian juga memerlukan agunan sehingga masyarakat harus mempunyai jaminan lahan.

Kemudian kepada para kades, dia meminta agar bisa membaca kebutuhan lokal masyarakat, membantu memfasilitasi masyarakat dengan pemerintah untuk bisa mendapatkan modal usaha. “Kades harus jeli membaca peluang kebutuhan lokal masyarakatnya, sehingga bisa mengarahkan sektor perekominan masyarakat ke sana,” katanya. (si)

Mobil KB Gratis Segera Diluncurkan

SAROLANGUN- Masyarakat yang tinggal di daerah pedesaan di Kabupaten Sarolangun tidak perlu risau lagi untuk mengikuti program keluarga berencana. Bahkan para bapak dan ibu rumah tangga tidak perlu lagi repot-repot harus ke puskesmas atau ke kota untuk bisa mengikuti program KB. Itu karena pihak BP2KB telah menyediakan mobil operasional untuk pelayanan KB yang akan sampai ke tingkat desa.

Program KB tersebut akan diperoleh secara gratis oleh masyarakat. “Masyarakat akan dapat program gratis, bahkan kita akan subsidi dana,” ujar Eny Haryati, Kaban BP2KB Sarolangun saat peninjauan mobil operasional tersebut.

Menurut Eny, mobil operasional tersebut merupakan mobil bantuan pusat melalui Dana Alokasi Khusus (DAK). “Ini merupakan bantuan pusat yang dianggarkan melalui DAK,” ujar Eny. Bahkan untuk Provinsi Jambi hanya dua kabupaten dan satu Kota Jambi yang memiliki mobil operasional tersebut. “Untuk Provinsi Jambi hanya kita, kota, serta satu kabupaten yang memiliki mobil ini,” ungkap Eny.

Bahkan, saat penyerahan mobil tersebut kemarin (17/11) Bupati Sarolangun Hasan Basri Agus (HBA) serta Wakil Bupati Cek Endra meninjau lansgung mobil tersebut. “Kita menyambut baik operasional mobil ini. Kita berharap masyarakat dapat memanfaatkan pelayanan KB ini,” ujar HBA.

Sejauh ini, kesadaran masyarakat Sarolangun, khususnya di daerah pedesaan untuk melakukan KB tergolong rendah. Dengan adanya mobil operasional KB tersebut diharapakan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat ber-KB dengan memberikan pelayanan jemput bola dan program KB gratis. (si)

Penyaluran Bibit Dinilai Salah Sasaran

SAROLANGUN- Banyaknya bibit karet yang diberikan Pemkab Sarolangun kepada kelompok tani, ternyata belum semua ditanam. Bahkan, ada yang ditelantarkan. Hal ini menimbulkan pertanyaan seolah penyaluran bibit karet tersebut salah sasaran, dan kelompok tani yang benar-benar membutuhkan bibit justru tidak kebagian.

Kabid P3H Dinas Perkebunan dan Kehutanan Sarolangun Quswaini mengatakan, semua bantuan bibit karet yang berjumlah 1 juta bibit untuk 2.000 hekter lahan sudah 100 persen disalurkan. “Semua bantuan bibit karet dari APBD Sarolangun sudah kita bagikan,” katanya.

Menyinggung banyaknya bibit klaret yang masih telantar, Quswaini mengatakan penyaluran bibit karet sudah dilihat berdasarkan CPCL (calon petani dan calon hahan). Menurut dia, pihaknya melakukan cross cek ke lapangan agar bibit benar-benar tepat sasaran.

Sebelum menyalurkan bibit kita terlebih dahulu mengecak CPCL. Jika memang ada lahan, maka baru kita berikan bibit tersebut sesuai proposal yang diajukan kelompok tani bersangkutan,” katanya.

Hal serupa juga dilakukan bagi pembagian bibit karet dari Provinsi Jambi. Bantuan bibit karet dari Provinsi Jambi ditanam untuk 3.000 Ha lahan. “Kita hanya menyalurkan bibit kepada kelompok tani, dan bibit tersebut jadi tangung jawab kelompok tani untuk menyalurkan ke masyarakat,” kata Quswaini.

Pernyataan senada diutarakan Yusnardi, PPTK Pengadaan Bibit Karaet Diinas Perekebunan dan Kehutanan. Menurutnya, hingga saat ini semua bibit karet baik bantuan dari Pemkab mapun Provinsi Jambi semuanya sudah disalurkan. “Jika sudah di lapangan bibit tersebut menjadi tangung jawab kelompok tani, namun masih di bawah pengawasan PPL,” kata dia.

Menurut Yusnardi, PPL di lapangan terus melaukan monitoring terhadap penyaluran bibit dari kelompk tani kepada anggotanya, bahkan PPL juga terus memantau penanaman serta pememliharaan bibit karet tersebut, sehingga bantaun yang diberikan oleh pememrintah, benar-benar dapat meningkatkan perekonomian masyarakat sesuai harapan pemerintah daerah dan Pemerintah Provinsi Jambi.

“Jika benar-benar dirawat, dalam jangka 5 tahun karet tersebut sudah menghasilkan artinya sudah dapat disadap,” terang Yusnardi. (si)